Tidak Sah Rapat Diluar Rapat Resmi

Portalentebe.com - Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Rosyadi Sayuti, mengeluarkan statemen tegas soal dualisme kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. 

“Tidak sah hukumnya rapat diluar rapat resmi,” tegas Rosyadi Sayuti usai menghadiri pengukuhan guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, (29/3). 

Beberapa hari terakhir, kepengurusan BPPD NTB menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku pariwisata. Pasca penunjukan resmi Fauzan Zakaria sebagai Ketua BPPD NTB periode 2018-2022 dalam rapat resmi di rumah Langko, muncul rapat baru yang menunjuk Lalu Hadi Faisal sebagai Ketua BPPD NTB yang baru. 

Bagi Sekda Rosyadi, penunjukan pengurus baru di luar rapat resmi adalah tidak sah. Menurut Sekda, rapat di rumah langko sudah tegas menyatakan Fauzan Zakaria sebagai ketua BPPD NTB yang baru menggantikan Affan Ahmad. Dihadiri Sembilan calon komisioner BPPD NTB periode berikutnya. Tidak ada penolakan dari Sembilan perwakilan yang hadir. 

Namun isu bergulir dua hari setelah itu dan digelar rapat tandingan dengan menunjuk Hadi Faisal sebagai pengganti Fauzan Zakaria. Meskipun sudah melalui voting, namun bagi Rosyadi rapat tersebut tidak sah. Sekda bahkan menilai itu pelanggaran, karena menggelar rapat setelah rapat resmi. 

Terbentuknya kepengurusan BPPD NTB dua versi ini memang belum 100 persen karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB, H. Zainul Majdi, sebagai puncak dari penunjukan kepengurusan yang sah.

“Memang disayangkan, insan pariwisata di Lombok terkesan seperti berebut kursi, Seyogyanya tidak perlu diributkan karena yang utama adalah bagaimana melakukan promosi. Mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Gak perlu rebut-ribut. Bagaimana mau mengalahkan Bali, jika di dalam masih carut marut. Lebih baik bekerja bagaimana membuat wisatawan rame datang ke Lombok,” ujar salah seorang pelaku pariwisata Nyoman Sadia.  (sn)
Komentari