08 Januari 2018

Soal Kasus K2 Dompu, Kapolda NTB Di Duga Menerima Suap

Soal Kasus K2 Dompu, Kapolda NTB Di Duga Menerima Suap
Portalentebe.com - Kapolda NTB dan Kasubdit III di duga telah menerima suap dari para tersangka kasus K2 Kabupaten Dompu. Dugaan ini disampaikan massa Gerakan Publik Bumi Nggahi, Rawi Pahu (GP-Bunggrapa) saat berunjukrasa di Mapolda NTB pada Senin (8/1/2018).

“Kami menduga kuat bahwa Kapolda NTB dan Kasubdit III telah menerima suap dari para tersangka kasus K2 Kabupaten Dompu,” ujar kordum massa GP-Bunggrapa, Apriadin.

Dirinya menilai semenjak bergulir beberapa tahun lalu, penanganan kasus K2 Kabupaten Dompu hingga sekarang tak kunjung tuntas. Bahkan massa menganggap penanganan kasus tersebut memang sengaja di perlambat oleh aparat penegak hukum. 

“Penanganan kasus K2 Kabupaten Dompu tidak kunjung selesai, tidak menunjukkan keseriusan,” katanya.

Penilaian dan anggapan di ketahui massa semenjak dari penetapan tersangka H. Bambang M. Yasin Dkk namun tidak dilakukan penahanan. Serta proses pemberkasan dan penelitian oleh Polisi dan Jaksa yang masih ditemukan kekurangan sehingga belum dilakukan P 21 atau masih P 19.

Apriadin berpandangan bahwa dalam proses P19 itu bisa menjadi celah “ATM berjalan” untuk para Polisi dan Jaksa. Dan jika hal ini sampai terjadi maka dianggap menghianati kepercayaan dan konstitusi negara dengan melakukan konspirasi.

“Bahwa dalam P19 itu merupakan celah untuk para penegak hukum hari ini untuk menambahkan nilai-nilai tambahan yaitu membuat dan menciptakan ATM berjalan,” ujar Apriadin. 

Menurut Apriadin, masyarakat Kabupaten Dompu kebingungan dengan kejelasan hukum kasus yang melibatkan Bupati H. Bambang M. Yasin tersebut.

“Dari bolak-baliknya kasus ini membuat masyarakat yang ada di Dompu ini kebingungan dengan kepastian hukum,” bebernya.  

Berkaca dari belum tuntasnya kasus tersebut, membuat massa GP-Bunggrapa berunjukrasa ke Mapolda NTB. Dalam aksi ini massa membawa spanduk bertuliskan tiga tuntutan yakni, 

Pertama terduga kuat Kapolda NTB dan Kejati NTB menerima suap dari para tersangka K2 Kabupaten Dompu. Kedua hapus P19 jika tidak bisa di P21 berdasarkan pasal 138 Ayat 2 KUHP. Dan ketiga berikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. 

“Kami sebagai mahasiswa menyatakan sikap bahwa kami menyatukan prinsip untuk mendesak penegak hukum harus menunjukkan keadilan,” pungkas Apriadin. (Dee)

About Author

Admin portalentebe
Admin portalentebe

Author & Editor

Gerbang Informasi Dari NTB.