26 Januari 2018

Soal Dugaan Ilegal Loging, UD Dharma Minta Ada Kepastian Hukum

Soal Dugaan Ilegal Loging, UD Dharma Minta Ada Kepastian Hukum
Portalentebe.com - Nurdin Dino meminta kepada pemerintah dan aparat untuk memperjelas kasus dugaan ilegal loging yang membelit UD. Dharma.

Permintaan tersebut di sampaikan lantaran kasus yang membelit kliennya ini belum menemui titik terang alias menggantung mulai tahun 2016 hingga sekarang.

“Minta kepastian hukum, sudah hampir dua tahun kasus ini tergantung,” ujar Kuasa Hukum Nurdin Dino.

Nurdin Dino menyebutkan bahwa tidak seharusnya kasus yang melibatkan kliennya ini menggantung lama. Seharusnya ada kepastian hukum yang jelas mengingat dalam resume kasus dan laporan gelar perkara, salah satu poinnya berbunyi kasus ini tidak cukup bukti sehingga harus di hentikan. 

“Sementara dalam gelar perkara itu sudah jelas, dalam aturan hukum dalam jangka waktu 14 hari itu tidak terbukti dan di gali lagi fakta hukum yang lain dan ada jenjang waktu selama 21 hari itu juga setiap perkembangan di sampaikan kepada para pihak, dan ini kasus kalau memang betul ada unsur pidananya kenapa di gantung – gantung,” katanya. 

Sementara itu Wakil Direktur UD. Dharma Solikin mengakui bahwa perusahaan yang di kelolanya terbelit masalah sekitar tahun 2016. Kala itu, UD. Dharma di duga menerima kayu hasil illegal loging. Oleh aparat, tiga truck berisi kayu rimba campuran di sita. 

“Tepatnya pada bulan September 2016 kayu kami yang melintas di wilayah Sumbawa yang sudah di lengkapi surat keterangan sah itu di duga berasal dari hasil illegal loging, kalau jumlah kayu itu tiga puluh kubik kalau di uangkan itu senilai 90 juta belum lagi truck kami,” ujarnya.

Solikin berharap kasus yang membelitnya bisa cepat menemui titik terang. Mengingat kasus yang membelitnya ini sudah berjalan lama. Dan sesuai dengan hasil gelar perkara, salah satu poin berbunyi tidak di temukan adanya cukup bukti sehingga harus di hentikan.

“Bahwa berdasarkan gelar, bahwa kasus kita itu di SP3 kan karena dalam pernyataan gelar itu kasus tidak cukup bukti,” sebut Solikin.              

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTB Madani Mukarom menanggapi persoalan tersebut. Ia akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak – pihak terkait seperti TNI dan Polda NTB.

Menyinggung soal berlarutnya penanganan kasus tersebut, Madani Mukarom mengatakan itu terjadi karena ada kesalahan di internal akibat banyaknya oknum penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang di duga bermain maupun mencari keuntungan pribadi. 

“Kesalahan lembaga jadinya. Dulu setiap proses hukum ia (oknum) meringankan, seperti buat gelar perkara, kita bahas dengan tim koordinasi kita akan bahas itu,” ujar Madani Mukarom. (Dee)

About Author

Admin portalentebe
Admin portalentebe

Author & Editor

Gerbang Informasi Dari NTB.