Select Menu

Polhukam

Cute

kesehatan

serba-serbi

unduh

Visi BIMA RAMAH merupakan Visi yang di usung oleh paslon IDP-Dahlan pada konteslasi pilkada 2015 lalu. Karena Visi itu pula, IDP-Dahlan mendapat kepercayaan publik secara mayoritas dan dinyatakan sebagai pemenang pilkada kabupaten Bima. Jika kita mengingat kembali apa yang di sampaikan salah satu aktivis pemuda asal Bima yang menjadi pengurus DPP KNPI, Ilham A. Rasul SE, dalam tulisannya di salah satu Media Lokal pada 13 Agustus 2015 bahwa Visi BIMA RAMAH di nilai tepat untuk di terapkan di kabupaten Bima. Secara lugas dia mencoba menjelaskan kata RAMAH, Religius, Aman, Sejahtera dan Handal. Saya juga sependapat dengan hal demikian, namun pada kenyataannya akan sangat sulit bahkan dapat di katakan mustahil di wujudkan jika tidak ada komitmen dari Bupati-Wakil Bupati. Visi tersebut hanya akan INDAH diatas coretan kertas. Dalam kepemimpinan IDP-Dahlan yang sudah memasuki masa 3 bulan lebih misalnya, nampaknya belum ada 1 (satu) program kerja yang sangat monumental yang di sodorkan oleh IDP-Dahlan ke publik. Publik masih mereka-reka apa yang akan terjadi. Respon publik pun beragam dalam menyikapi hal demikian, baik di ruang-ruang diskusi ilmiah secara nyata maupun di dunia maya (medsos), dan menjadi Anomali.

Tentu dalam mewujudkan Visi tersebut, baik IDP-Dahlan maupun Masyarakat dengan sangat sadar bahwa dukungan Anggaran sangat di butuhkan. Tanpa anggaran memadai, semua akan menjadi coretan-coretan tanpa makna. Namun ketiadaan anggaran-pun bukan pula menjadi alasan untuk IDP-Dahlan jadikan alibi Visi-nya tidak terwujud. Anggaran tidak datang dengan sendirinya, harus diciptakan dan di cari. Bagaimana caranya.? Itu adalah tugas IDP-Dahlan memikirkannya dengan perangkat penunjang yang ada.!

Soal anggaran mari kita tengok apa yang di miliki oleh kabupaten Bima. Dalam APBD Kabupaten Bima 2016, anggaran berkisaran sekitar 1,6 Triliun. Dengan Alokasi anggran, Belanja Pegawai 1.040 Triliun, sementara akumulasi belanja barang dan belanja modal 560 Milyar. Jumlah PNS Kabupaten Bima dikisaran angka 10 ribu orang, K2 di angka kisaran 5 ribu lebih dan honorer yg blm K2 di kisaran angka 3.500 orang. Dari total jumlah masyarakat Bima keseluruhan berdasar angka pemilih berkisar 360 ribu. Jumlah anggota DPRD Kab Bima 45 orang. Jika di sederhanakan dari jumlah pegawai dan Anggota DPRD Kab Bima, maka nasib 360 ribu masyarakat Bima diurus, dikelola, direncanakan dan dieksekusi kepentingan masyarakat Bima oleh "delapan belas ribu lima ratus empat puluh tiga orang" ( elemen negara yang terbagi dalam eksekutif dan legislatif).

Sebagaimana yang saya sebutkan diatas, bahwa anggaran tidak hadir dengan sendirinya. APBD dengan angka 1,6 triliun tahun 2016  yang bersumber dari PAD, DAU, DAK dan Dana lainnya, nampaknya masih cukup kurang dan harus di perjuangkan agar mendapatkan suntikan yang signifikan dari Pemerintah pusat. Kita tau ada dana konsentrasi dan Dana tugas pembantuan dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang sangat mungkin bisa di alokasikan bagi kepentingan pembangunan Daerah, tentu disesuaikan dengan program kementrian/ lembaga terkait.

Lalu kita MIKIR..sumber kehidupan rakyat bima berbasis pada sektor pertanian, kelautan termasuk sektor kehutanan meski tak banyak memberikan nilai tambah. Pertanyaan.? Kenapa mereka tak pernah sejahterah.? Apa yang keliru dari perjalanan pemerintahan.? Belum lagi kita bicara tentang, bagaimana Daerah Bima dihadapkan dengan masalah sosial yg sungguh menyita energi. Lalu kemudian kantor Administrasi (Kantor Bupati) harus di bangun, tentu dengan nilai anggaran yang sangat fantastic berkisar di angka Ratusan Miliar. Tapi ini sangat bisa di jawab dengan mengakhiri ketimpangan dan membangun komunikasi yang cair antara pemerintah dengan Rakyat. Dou Mbojo sejatinya beradab tanpa kecuali.

Lalu apa yang perlu di lakukan.?

Hemat saya, Kepala Daerah (Bupati) perlu melakukan : Evaluasi menyeluruh terhadap Pemerintahan di semua jenjang. Kepala Daerah ada baiknya fokus di urusan "strategis" membangun interaksi dan networking dengan pemerintah pusat untuk memudahkan penyelesaian masalah pembangunan Daerah. Dan dalam urusan penataan pemerintahan otoritas perlu di delegasikan kepada Wakil Bupati. Asisten, Setda dan Kepala Dinas harus di dayagunakan sehingga Pemerintah hidup dan saling menopang kerja satu sama lain untuk kesenambungan pembangunan.

Kepala Daerah harus tuntas menggali, mengidenfikasi, merumuskan agenda kerakyatan yang "mendesak". Dengan begitu, memudahkan Pemerintahan Daerah menarik minat Kementerian/Lembaga untuk berbagi "energi" guna percepatan pembangunan daerah. Dunia Usaha harus di genjot dan terus di bangun, investasi harus di galang tanpa berfikir "tambang" tentu dengan memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.  lahan kosong dan Hutan di Bima sangat luas untuk dimanfaatkan pengelolaannya.

Kepala daerah juga perlu mengetahui bahwa tidak mudah dan juga tidak sulit dalam membangun interaksi dan membuka networking dengan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, maka penting bagi kepala daerah selain menggerakan seluruh SDM yang ada dalam pemerintahan perlu juga menggerakan seluruh potensi SDM yang berada di luar struktur tersebut. Menggerakan orang-orang yang mampu berpikir strategis dengan keputusan strategis untuk tindakan strategis. Generasi Bima, baik tokoh tua maupun tokoh muda bertebaran di seantaro nusantara bahkan dunia, dengan potensi yang di milikinya masing-masing perlu di sentuh oleh kepala daerah dalam rangka bersama membangun daerah sesuai Visi BIMA RAMAH. Jika perlu bentuk tim independen di luar pemerintahan untuk bekerja khusus dengan misi khusus. Bukan Provinsi NTB juga seperti itu.? Daerah lain juga yang di hebat-hebat juga polanya sama.? Bukankah negara Indonesia juga seperti itu.? Bahkan di Amerika sana, ada lembaga khusus lobby untuk memuluskan kepentingan dalam negeri maupun luar negeri Amerika.! Hal itu bisa di lakukan di kabupaten bima, asal kepala daerah mau dan mau.

Dan tidak kalah penting dari semua hal itu, Kepala daerah mengatakan tidak dengan sangat tegas terhadap SKPD yang di indikasikan Virus sebab itu benalu yang membahayakan. Dengarkan aspirasi rakyat yang sedang berkembang untuk mengidentifikasi SKPD Virus yang akan siap menggerogoti dari dalam. Hindari Politik balas jasa, politik bagi-bagi kue. Rangkul para lawan (bersebrangan pada pilkada) yang memiliki potensi, kualitas dan kapasitas dalam mewujudkan Visi BIMA RAMAH. Bukankah cara terbaik menaklukan lawan adalah bersahabat dengan Mereka, itu Ajaran Rasul kita.!

Selamat Bekerja Bupati dan Wakil Bupati. Selamat Mewujudkan Bima RAMAH. Kami Rakyat Menanti kinerja Anda.!

Muh. Isnaini AR
Mahasiswa FH_UNRAM
Portalentebe.com – Kota Mataram berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas LKPD Tahun Anggaran 2015. Opini WTP diterima oleh Kota Mataram bersama tujuh Kabupaten/Kota lain di NTB pada Selasa (31/5/16) di Gedung BPK Perwakilan NTB disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB Muh. Amin, sesaat setelah penyerahan hasil pemeriksaan Gedung BPK Perwakilan NTB atas LKPD Tahun Anggaran 2015 oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan NTB Wahyu Priyono kepada Kepala Daerah dan Ketua DPRD delapan Kabupaten/Kota se-NTB.

Piagam Opini WTP untuk Kota Mataram diterima oleh Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana yang hadir ke Gedung BPK Perwakilan NTB bersama Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, Plt. Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito, dan Inspektur Kota Mataram H. Makbul Maksum. Menanggapi opini WTP yang diterima Kota Mataram, Wakil Walikota Mataram mengatakan bahwa hasil yang diperoleh Kota Mataram ini merupakan suatu kewajiban Pemerintah Kota Mataram untuk dapat mengelola keuangan secara baik dan berkualitas.

Sama seperti di Kabupaten/Kota lain lanjut Mohan, opini WTP untuk Kota Mataram juga masih disertai dengan beberapa catatan yang merupakan rekomendasi BPK untuk segera dilakukan pembenahan. Karena itu Mohan berharap agar opini WTP yang diberikan BPK tidak perlu ditanggapi dengan euforia. Sedangkan mengenai rekomendasi yang diberikan BPK untuk dibenahi akan segera ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. “Apapun itu, tinggal dilanjutkan untuk dipenuhi sebagai sebuah kewajiban”, ujarnya.

Sementara dikatakan oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan NTB Wahyu Priyono, untuk semua Kabupaten/Kota pihaknya telah menuangkan rekomendasi-rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam audit BPK. Untuk rekomendasi yang diberikan tersebut pihaknya memberi waktu maksimal 60 hari bagi Kabupaten/Kota untuk menindak lanjutinya. Kabupaten/Kota di NTB menurut Wahyu termasuk sangat proaktif menanggapi rekomendasi. Hal tersebut menunjukkan adanya semangat luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan di daerahnya. Sedangkan untuk tahun 2016 ini, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) juga masuk dalam item yang harus diaudit oleh BPK.

Terkait hanya delapan dan bukan sepuluh Kabupaten/Kota di NTB yang diundang untuk hadir menerima hasil pemeriksaan lanjut Wahyu, karena ada dua kabupaten yang terlambat menyerahkan berkas pemeriksaan. Keduanya adalah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan kedelapan Kabupaten/Kota lain yang diundang untuk hadir menerima hasil pemeriksaan adalah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Tengah, kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. “Semua mendapat opini WTP”, terangnya.

Masih adanya dua Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur yang belum selesai diaudit, Wakil Gubernur NTB Muh. Amin dalam sambutannya berharap agar keduanya juga mendapat opini WTP. Dengan demikian seluruh Pemerintahan Daerah di NTB akan lengkap memperoleh opini WTP, baik Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. Kedepan Amin juga berharap agar seluruh Pemerintahan Daerah di NTB dapat terus menjaga perolehan opini WTP, dan secara terus-menerus dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. (*/Red)